PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PENGEMBANGAN KETERAMPILAN (LIFE SKILLS DEVELOPMENT) DALAM KURIKULUM PERSEKOLAHAN

Sistem pendidikan di Indonesia harus mampu mengembangkan karakter yang baik pada diri subjek didik, yang secara pribadi dan sosial mampu berperan dalam kehidupan masyarakat lokal, nasional, bahkan internasional. Melalui pengembangan keterampilan hidup, diharapkan pembentukan karakter seperti itu dapat dicapai. Penelitian ini bertujuan: (1) memotret praktsis pendidikan karakter di berbagai jenjang pendidikan, untuk mengungkap keterkaitan antara konteks masyarakat, konteks institusional sekolah, pengarah eksternal, proses dan hasil pendidikan karakter, (2) menerapkan upaya instrumental (intervensi dan inovasi) pendidikan karakter berorientasi life skills, (3) mengevaluasi output pendidikan karakter, dan (4) mengintegasikan pendidikan, penelitian, dan proses pembimbingan di program pascasarjana. Sintesis hasil penelitian payung dan penelitian mahasiswa digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan pendidikan karakter melalui pengembangan keterampilan hidup yang mendekati konsep yang diidam-idamkan. Populasi penelitian payung adalah sekolah-sekolah TK, SD, SMP, SMA, dan SMK di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki program pendidikan karakter. Sampel dari setiap jenjang 2 sekolah sehingga jumlah keseluruhan 10 sekolah. Instrumen untuk mengumpulkan data konteks institusional, strategi pembelajaran, iklim pembelajaran, pengaruh eksternal, dan output SD, SMP, SMA, dan SMK berupa angket, sedang output TK dari dokumen laporan hasil belajar. Untuk menggali data konteks masyarakat digunakan pedoman wawancara. Data konteks masyarakat juga dikumpulkan dengan teknik observasi. Data kuantitatif dianalisis dengan statistik deskriptif dan tabulasi silang, data kualitatif dengan analisis deskriptif kualitatif dan kategorisasi. Penelitian 4 mahasiswa S-2 berupa penelitian kualitatif naturalistik, sedangkan 2 mahasiswa S-3 melakukan penelitian kuasi eksperimental dan pengembangan model evaluasi. Hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut. (1) Konteks masyarakat Yogyakarta kondusif untuk pendidikan karakter, namun diperlukan tindakan konkret pemerintah daerah untuk mendukung pendidikan karakter di sekolah. (2) Konteks institusional sekolah masih belum sepenuhnya kondusif untuk pendidikan karakter, khususnya dari segi kepemimpinan. (3) Strategi indoktrinasi masih digunakan meski tidak terlalu besar, kadar pemberian teladan masih perlu ditingkatkan, fasilitasi nilai tidak banyak digunakan, dan pengembangan keterampilan yang terkait frnhsn nilai danm oralitas belum digunakan secara maksimal. Integrasi pendidikan karakter dalam kegiatan intra dan esktrakurikuler serta pembiasaan cenderung berhasil, demikian juga pendidikan karakter menggunakan buku cerita. (4) Iklim pendidikan karakter pada umumnya belum sepenuhnya kondusif. (5) Pengaruh eksternal terbesar dalam pembentukan sikap, perilaku, dan kepribadian siswa berasal dari teman sebaya, kemudian secara berturut-turut dari televisi, majalah/koran, dan radio. Khusus dalam pendidikan konsumen, pengaruh terbesar dari orang tua. (6) Output pendidikan karakter untuk jenjang pendidikan: (a) TK – yang ketercapaiannya > 50% ada 4 keterampilan pribadi dan 4 keterampilan sosial; (b) SD – keterampilan pribadi dan sosial sebagian besar siswa tergolong kategori sedang; (c) SMP – keterampilan pribadi siswa tergolong kategori rendah, demikian juga keterampilan sosial, dan nasionalisme; (d) SMA – keterampilan pribadi sebagian besar siswa tergolong kategori tinggi, keterampilan sosial masuk kategori rendah, demikian juga nasionalisme; (e) SMK – keterampilan pribadi masuk kategori tinggi, demikian juga keterampilan sosial dan nasionalisme. Data output tersebut diperoleh dari siswa, data dengan responden guru menunjukkan temuan yang berbeda. Menurut para guru, keterampilan pribadi siswa SMP tergolong kategori sedang, SMA kategori tinggi, SMK kategori rendah, keterampilan sosial siswa SMP masuk kategori tinggi, SMA kategori sedang, SMK kategori rendah. Rekomendasi berikut ini disampaikan kepada: (1) Dewan Pendidikan Provinsi, mewakili tokoh masyarakat dan kalangan sekolah, perlu mengusulkan tindakan konkret dari pemerintah untuk menghasilkan dan mengimplementasikan secara tegas peraturan-peraturan yang dapat memberantas perilaku-perilaku pribadi, masyarakat, dan pelaku bisnis yang bertentangan dengan tujuan pendidikan karakter. (2) Tokoh masyarakat dan agama, termasuk organisasi wanita dan pemuda hendaknya menyusun dan mengimplementasikan program khusus untuk mengembangkan karakter/akhlak generasi muda. (3) Pemerintah DIY hendaknya memberlakukan secara tegas peraturan-peraturan yang terkait langsung atau tidak langsung dengan pemberian karakter/akhlak masyarakat dan melengkapinya dengan peraturan-peraturan baru. Di samping pendekatan secara hukum, sangat diperlukan pendekatan kultural. Kuantitas dan kualitas sumber belajar untuk masyarakat luas berupa perpustakaan masjid, museum, sanggar, bengkel, dan arena olahraga dan olahseni perlu ditingkatkan. (4) Rekomendasi bagi lembaga pendidikan: (a) Setiap lembaga pendidikan dasar dan menengah hendaknya memiliki program pendidikan karakter/akhlak/nilai/budi pekerti, terintegrasi dalam semua mata pelajaran/bidang studi melalui kegiatan intra dan ekstrakurikuler. (b) Konteks institusional sekolah dan iklim pembelajaran harus kondusif untuk pembentukan karakter/akhlak mulia. (c) Strategi pembelajaran komprehensif, meliputi inkulkasi nilai, pemberian teladan, fasilitasi nilai dan moralitas, dan pengembangan keterampilan personal dan sosial serta nasionalisme hendaknya digunakan dalam proses pendidikan, yang ditekankan pada pembiasaan sehari-hari. (d) Kepemimpinan yang baik di setiap sekolah harus menjadi prioritas utama. (e) Sekolah perlu memprakarsai kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, dengan membentuk dan memfungsikan “Komite Pendidikan Karakter/Akhlak guru menyukseskan pendidikan karakter”. FIP, 2007 (PEND. BHS & SASTRA INDONESIA