PEMBAHARUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM POLITIK PENDIDIKAN DI INDONESIA PASCA-1998

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengeksplorasi pengaruh gerakan reformasi politik terhadap pembaharuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia; (2) mengeksplorasi bentuk pembaharuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia pasca- 1998 untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sebagai bentuk penelitian deskriptif dengan metode kualitatif, penelitian ini terfokus kepada gagasan dan kebijakan pembaharuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia pasca-1998, terutama untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Analisis isi terhadap sumber-sumber primer berupa dokumen-dokumen kebijakan pendidikan nasional maupun wacana publik. Triangulasi data dilakukan melalui pemeriksaan ulang dokumen satu dengan dokumen lainnya terhadap topik-topik yang relevan. Hasil peneltian menunjukkan bahwa: Pertama, gerakan reformasi politik membawa pengaruh kuat terhadap upaya pembaharuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia setelah peristiwa pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di jenjang pendidikan dasar dan menengah mengalami delegitmasi sumber materi kajian karena secara politik, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mencabut Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) pada Sidang Istimewa MPR November 1998, di mana P4 merupakan materi inti (core subject) dari mata pelajaran PPKn. Kedua, pembaharuan pendidikan kewarganegaraan pasca-1998 di Indonesia ditandai oleh perubahan nomenklatur nama mata pelajaran dari PPKn menjadi Pendidikan Kewarganegaraan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, dan perubahan orientasi substansi kajian bersifat interdisipliner pendidikan kewarganegaran dalam aspek politik, hukum dan moral kewarganegaraan sebagaimana dimuat dalam standar isi (Permendiknas RI No. 22 Tahun 2006)